Rapat pembahasan pinjaman Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai antara Bappeda dengan Badan Anggaran DPRD, Rabu (21/10) ricuh. Bahkan Anggota Banggar DPRD Morotai Fadli Djaguna sempat menyerang Kepala Bappeda Abjan Sofyan yang dinilai melecehkan Banggar dengan sikapnya.
Ketua DPRD Morotai Rusminto Pawane saat membuka rapat menyatakan rapat tersebut untuk membahas kemaslahatan dan kepentingan banyak orang. Karena itu, Banggar hendak meminta penjelasan resmi terkait APBD Perubahan 2020 yang didalamnya terdapat rincian pinjaman Rp 200 miliar Pemkab ke Pemerintah Pusat.
"Hari ini kita atas nama Badan Anggaran meminta penjelasan resmi terkait alasan Pemerintah Daerah tidak mengajukan APBD Perubahan ke DPRD," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rusminto bilang, pergerakan APBD Perubahan Morotai tidak lazim. Baik dari refocusing dan realokasi anggaran.
"Untuk itu kami DPRD meminta penjelasan resmi untuk disampaikan juga di lembaga ini," ujarnya.
Anggota Banggar Fadli Djaguna kemudian menanyakan keberadaan dokumen APBD Perubahan yang berisi soal pinjaman Rp 200 miliar. Sebab sejauh ini Sekretaris Daerah mengaku tak tahu dokumen tersebut.
"Kenapa hanya Bupati dan Bappeda saja yang tahu? Padahal Sekda adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata dia mempertanyakan.
"Saya bisa bayangkan dokumen APBD Perubahan itu hanya disusun oleh Kepala Bappeda dan Bupati. Yang kedua, apa urgensinya APBDP disusun di luar Morotai?" ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Kepala Bappeda Abjan Sofyan menjawab, dokumen APBD Perubahan jauh sebelumnya sudah disusun oleh Bappeda bersama SKPD dan TAPD.
"Sudah ada pembahasan dengan TAPD, Keuangan dan saya sendiri yang susun," ucapnya.
Jawaban tersebut memancing Fadli untuk kembali bertanya.
"Dokumen ini ada dimana? Kan tidak bisa dijelaskan. Kita harus tahu isi dari refocusing," tukasnya.
"Kalau itu disusun bersama, minimal dijelaskan. Kami harus tahu APBDP isi dari refocusing di mana?" sambungnya.
Fadli bilang, Banggar sudah menanyakan kepada Sekda soal keberadaan dokumen APBDP namun tak menemukan jawabannya.
Abjan pun menjawab singkat.
"Dokumen siap," katanya.
Fadli melanjutkan, pekan lalu TAPD mengaku akan menyampaikan dokumen tersebut.
"Nyatanya sampai hari ini belum ada finalisasi dan waktunya sudah habis," cecarnya.
"Memang belum," jawab Abjan.
"Apanya yang belum?" tanya Fadli lagi.
"Belum," ucap Abjan singkat.
"Kerja-kerja kalian apa?" kata Fadli dengan nada suara mulai meninggi.
"Tidur," jawab Abjan.
Jawaban Abjan itu membuat Fadli naik pitam. Ia langsung melempar mikrofon ke arah Abjan.
Fadli juga membanting meja di depannya hingga semua gelas dan piring ikut pecah.
Tak hanya itu, politikus muda itu langsung merangsek maju dan nyaris memukul Abjan. Namun para koleganya bergerak cepat menahannya.
Kericuhan ini berlangsung kurang lebih 10 menit. Selama itu pula, Fadli terus memburu Abjan yang diamankan rekan-rekannya.
Para anggota DPRD ikut menyayangkan jawaban yang diberikan Kepala Bappeda.
Ketua Badan Kehormatan Suhari Lohor juga terlibat adu mulut dengan Abjan dan sempat hendak memukul Abjan.
"Kita harus membahas (APBDP) bersama, jangan sendiri-sendiri," tegasnya.
MOROTAI - Rapat pembahasan pinjaman pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh.
(Baca juga: Mayat Perempuan Terbakar dalam Mobil Ternyata Kerabat Jauh Jokowi)
Dalam rapat pembahasan pinjaman itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapeda) Kabupaten Pulau Morotai, (Bapeda) Abjan Sofyan nyaris dipukuli oleh salah satu anggota Banggar DPRD Morotai, Fadli Jaguna karena dinilai melecehkan banggar pada saat rapat.
Kronologi kejadian bermula pada saat Fadli Jagna mempertanyakan dokumen APBD perubahan, yang berisi pinjaman sebesar Rp200 miliar kepada Kepala Bapeda, namun Abjan mengaku tidak tau soal pinjam tersebut.
Fadli Jaguna yang mendengar jawaban Kepala Bapeda, langsung naik pitam dan kembali mempertanyakan apa saja kerja Bapeda sehingga tidak tau APBDP, dan dijawab Kepala Bapeda dengan jawaban kerjanya tidur.
Mendengar jawaban Abjan itu membuat Fadli benar-benar naik pitam dan langsung melempari mikrofon ke arah Abjan. Fadli juga membanting meja dan meyerang abjan beruntung, para koleganya bergerak cepat mengamankan Fadli.
Setelah itu, Fadli terus berusaha memburu Abjan yang diamankan rekan-rekannya, tidak hanya Fadli Ketua Badan Kehormatan Suhari Lohor juga terlibat adu mulut dengan Abjan dan sempat hendak memukulnya karena menyayangkan jawaban yang diberikan Kepala Bappeda.
Anggota Banggar Fadli Jaguna mengatakan, rapat tersebut untuk membahas kemaslahatan dan kepentingan banyak orang.
“Karena itu banggar hendak meminta penjelasan resmi APBD perubahan 2020 yang didalamnya terdapat rincian pinjaman Rp200 miliar oleh Pemerintah Morotai ke pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (22/10/2020).
Akibat kericuhan tersebut, sejumlah fasilitas ruang rapat DPRD Pulau Morotai mengalami kerusakan, seperti meja dan sejumlah barang pecah.
DARUBA, OT - Rapat pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Derah (TAPD) Pulau Morotai, Rabu (21/10/2020) ricuh.
Kericuhan itu berawal disaat pembahasan pinjaman Pemkab Morotai sebesar Rp 200 miliar, terjadi tarik menarik antara Banggar dan TAPD, sehingga salah satu anggota DPRD bernama Fadli Djaguna sempat naik pitam.
Fadli merasa tersinggung ketika Kepala Bappeda, Abjan Sofyan ditanya selam ini Abjan bekerja ap, lalu Abjan menjawab selama ini dirinya tidur.
Fadli yang saat itu lagi berbicara langaung melempari Abjan dengan mic dan membalikkan meja di depannya dan menuju ke arah Abjan. Beruntung beberap staf dan anggota DPRD mengamankan Fadli.
Namun, Fadli yang sudah terlanjur emosi tetap melawan untuk memukul Kepala Bappeda. Sementara anggota DPRD lainnya juga sempat emosi, sehingga salah satu anngota Suhari Lohor juga nyaris memukul Abjan. Beruntung beberapa anggota DPRD menahannya.
Akibatnya, rapat tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Dalam insiden tersebut sejumlah fasilitas di ruang persidangan DPRD Morotai rusak seperti meja, alat pengeras suara dan lainnya.(hiz)
Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD"
MOROTAI-PM.com, Rapat dengar pendapat antara tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morotai dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Morotai di kantor DPRD, Rabu (21/10) ricuh.
Kejadian ini bermula ketika anggota DPRD Pulau Morotai Fadli Djaguna menanyakan ke kepala Bappeda Abjan Sofyan soal pembahasan APBD Perubahan 2020 tidak diketahui oleh Sekda Muhammad M. Kharie selaku Ketua Tim Anggaran. Sebab, diduga, APBD Perubahan 2020 diatur oleh Bupati Benny Laos dan Bappeda Abjan Sofyan.
Bahkan, disinyalir dokumen itu tidak dibahas di Morotai karena ada dugaan Pemda mau memasukkan dana pinjaman sebanyak 54 item kegiatan dengan nilai Rp 200 miliar. “APBD-P tanya di pak Sekda, Sekda bilang tidak ada. Padahal pak Sekda adalah ketua Tim. Saya bisa bayangkan dokumen APBD-P itu hanya disusun oleh Kepala Bappeda dan Bupati, yang kedua apa urgensinya APBD-P di susun diluar dari Morotai,” tanya Fadli kepada Abjan.
Pertanyaan Fadli itu dijawab oleh Abjan, bahwa dokumen APBD-P jauh sebelumnya sudah di susun oleh Bappeda dan SKPD, keuangan dan tim TAPD. Bahkan dirinya sendiri yang menyusun dokumen itu. Mendengar penjelasan Abjan, Fadli kemudian menanyakan kembali dokumen APBD-P itu ada dimana, karena Sekda Muhammad Kharie juga tidak tahu sedangkan DPRD harus tahu dana yang sudah digeser untuk refokusing dan relokasi.
“Kalau itu disusun bersama minimal dijelaskan, tong harus tau APBD-P isi dari refokusing dimana, kita dikasih gelondongan kalau tidak ada 54 paket maka tidak diberitahukan ke DPRD. Kita di DPRD dihargai dengan cara cara begitu,” tegas Fadli dengan nada suara tinggi.
Perang mulut mulai terjadi ketika Fadli mengatakan, janji Pemda Morotai dalam waktu dekat akan menyampaikan dokumen APBD-P, namun hingga kini dokumen itu tidak ada finalisasi, bahkan waktunya sudah habis. Pertanyaan itu dibalas cuek Abjan. Kericuhan itu terjadi ketika Fadli mempertanyakan kerja Abjan apa dan dibalas oleh Abjan bahwa kerjanya hanya tidur.
Mendengar pernyataan Abjan itu, Fadli langsung naik pitam, melemparkan microfon ke arah Abjan. Fadli juga membanting meja miliknya yang ada dihadapannya piring maupun gelas serta sejumlah fasilitas DPRD pecah. Fadli langsung menuju ke arah Abjan untuk memukul Abjan namun dilerai oleh pegawai.
Merasa kesal, Fadli kembali membanting meja milik Sekda, dan saling kejar dalam ruang rapat. Terlihat saat Fadli menonjok Abjan, Abjan pun tak mau kalah dan melayangkan tinjunya.
Tidak sampai disitu, perang mulut terjadi bahkan dua kali Fadli memutar ke arah pintu keluar untuk memukul kembali Abjan, namun dilerai oleh Ketua DPRD Rusminto Pawane, Mahmud Kiat, Deny Garuda dan sejumlah anggota lainnya termasuk pegawai DPRD. Bahkan, terlihat untuk melerai perkelahian ketua DPRD naik diatas meja.
Tidak hanya Fadli, anggota Partai PKS Suhari Lohor juga menggertak memukul Abjan termasuk menendang meja.
“Pak Abjan kan orang luar, kalau pak abjan sudah pensiun lalu pulang kampung daerah ini akan terbebani dengan utang (200 miliar) itu, sapa yang susah, masyarakat kami yang susah, anda (Abjan) bilang setelah program ini jalan DPRD akan dapat nama baik, nama baik apa, masyarakat terbebani dengan utang yang begini banyak,” cetus Suhari.
Walaupun tim TAPD Morotai sudah pulang, namun, kemarahan sejumlah anggota DPRD belum reda pasalnya jawaban Abjan bahwa kerjanya hanya tidur itu yang mereka sangat sesalkan. (ota/red)
MOROTAI-PM.com, Rapat dengar pendapat antara tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morotai dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Morotai di kantor DPRD, Rabu (21/10) ricuh.
Kejadian ini bermula ketika anggota DPRD Pulau Morotai Fadli Djaguna menanyakan ke kepala Bappeda Abjan Sofyan soal pembahasan APBD Perubahan 2020 tidak diketahui oleh Sekda Muhammad M. Kharie selaku Ketua Tim Anggaran. Sebab, diduga, APBD Perubahan 2020 diatur oleh Bupati Benny Laos dan Bappeda Abjan Sofyan.
Bahkan, disinyalir dokumen itu tidak dibahas di Morotai karena ada dugaan Pemda mau memasukkan dana pinjaman sebanyak 54 item kegiatan dengan nilai Rp 200 miliar. “APBD-P tanya di pak Sekda, Sekda bilang tidak ada. Padahal pak Sekda adalah ketua Tim. Saya bisa bayangkan dokumen APBD-P itu hanya disusun oleh Kepala Bappeda dan Bupati, yang kedua apa urgensinya APBD-P di susun diluar dari Morotai,” tanya Fadli kepada Abjan.
Pertanyaan Fadli itu dijawab oleh Abjan, bahwa dokumen APBD-P jauh sebelumnya sudah di susun oleh Bappeda dan SKPD, keuangan dan tim TAPD. Bahkan dirinya sendiri yang menyusun dokumen itu. Mendengar penjelasan Abjan, Fadli kemudian menanyakan kembali dokumen APBD-P itu ada dimana, karena Sekda Muhammad Kharie juga tidak tahu sedangkan DPRD harus tahu dana yang sudah digeser untuk refokusing dan relokasi.
“Kalau itu disusun bersama minimal dijelaskan, tong harus tau APBD-P isi dari refokusing dimana, kita dikasih gelondongan kalau tidak ada 54 paket maka tidak diberitahukan ke DPRD. Kita di DPRD dihargai dengan cara cara begitu,” tegas Fadli dengan nada suara tinggi.
Perang mulut mulai terjadi ketika Fadli mengatakan, janji Pemda Morotai dalam waktu dekat akan menyampaikan dokumen APBD-P, namun hingga kini dokumen itu tidak ada finalisasi, bahkan waktunya sudah habis. Pertanyaan itu dibalas cuek Abjan. Kericuhan itu terjadi ketika Fadli mempertanyakan kerja Abjan apa dan dibalas oleh Abjan bahwa kerjanya hanya tidur.
Mendengar pernyataan Abjan itu, Fadli langsung naik pitam, melemparkan microfon ke arah Abjan. Fadli juga membanting meja miliknya yang ada dihadapannya piring maupun gelas serta sejumlah fasilitas DPRD pecah. Fadli langsung menuju ke arah Abjan untuk memukul Abjan namun dilerai oleh pegawai.
Merasa kesal, Fadli kembali membanting meja milik Sekda, dan saling kejar dalam ruang rapat. Terlihat saat Fadli menonjok Abjan, Abjan pun tak mau kalah dan melayangkan tinjunya.
Tidak sampai disitu, perang mulut terjadi bahkan dua kali Fadli memutar ke arah pintu keluar untuk memukul kembali Abjan, namun dilerai oleh Ketua DPRD Rusminto Pawane, Mahmud Kiat, Deny Garuda dan sejumlah anggota lainnya termasuk pegawai DPRD. Bahkan, terlihat untuk melerai perkelahian ketua DPRD naik diatas meja.
Tidak hanya Fadli, anggota Partai PKS Suhari Lohor juga menggertak memukul Abjan termasuk menendang meja.
“Pak Abjan kan orang luar, kalau pak abjan sudah pensiun lalu pulang kampung daerah ini akan terbebani dengan utang (200 miliar) itu, sapa yang susah, masyarakat kami yang susah, anda (Abjan) bilang setelah program ini jalan DPRD akan dapat nama baik, nama baik apa, masyarakat terbebani dengan utang yang begini banyak,” cetus Suhari.
Walaupun tim TAPD Morotai sudah pulang, namun, kemarahan sejumlah anggota DPRD belum reda pasalnya jawaban Abjan bahwa kerjanya hanya tidur itu yang mereka sangat sesalkan. (ota/red)
TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Tampaknya sejumlah anggota DPRD Pulau Morotai.
Hanya mencari sensasi belaka, pada pembahasan APBD-Perubahan TA 2023.
Pasalnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Rabu (5/7/2023) kemarin.
Ketua TAPD Pulau, Suryani Antarani, menilai rapat tidak substansi, dan memilih meninggalkan rapat.
Baca juga: Nilai Rapat Tak Substansi, Ketua TAPD Morotai Suryani Antarani Pilih Angkat Kaki
Aksi tersebut membuat sejumlah anggota DPRD Pulau Morotai naik pitam.
Di mana mereka mengancam, akan memboikot ruangan kerja Sekda Pulau Morotai dan BPKAD Pulau Morotai.
Akan tetapi ancaman tersebut tak dilakukan, oleh sejumlah wakil rakat itu.
Sekretaris Komisi I DPRD Pulau Morotai, Basri Rahaguna kepada awak media mengaku, Rabu (5/7/2023).
Secara kelembagaan DPRD, akan melakukan aksi boikot Kantor BPKAD dan ruang kerja Sekda.
Bilamana Plt Sekda Pulau Morotai, Suriyani Antarani tak hadir dalam RDP yang dijadwalkan, Kamis (6/7/2023).
Pernyataan ini dilontarkannya, usai Suryani Antarani memilih meninggalkan ruang rapat.
Karena terjadi perdebatan panas, dengan Banggar DPRD Pulau Morotai kemarin.
Bahkan ia sampai mengancam akan mengusir Suriyani Antarani dari Morotai, jika tak hadir saat diundang dalam RDP lanjutan.
Pantauan TribunTernate.com, sekitar pukul 13:00 WIT di ruang meeting kantor DPRD Pulau Morotai, Kamis (6/7/2023).
Hanya ada beberapa anggota DPRD, yang ikut hadir tanpa kehadiran Suryani Antarani.
Padahal seharusnya RDP lanjutan, dengan agenda pembahasan APBD-Perubahan harus dihadiri Suryani Antarani.
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PKS sekaligus anggota Banggar DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo menepis.
Terkait ancaman Basri Rahaguna. Yang mana menurutnya ada langkah-langkah yang nanti diambil.
Bilamana Suriyani Antarani masih bersikeras, tak mau hadir dalam RDP lanjutan.
Tapi bukan dengan melakukan aksi boikot kantor. DPRD kata dia, adalah lembaga normatif.
Yang melakukan semua keputusan sesuai dengan koridor, peraturan perundang-undangan.
"Jadi kita akan layangkan kembali panggilan kedua sampai ketiga."
"Jika sampai panggilan ketiga, yang bersangkutan tidak hadir, maka berdasarkan tata tertib DPRD."
"Karena kita menganggap RDP ini bersifat penting, karena berkaitan dengan APBD-Perubahan dan APBD 2024."
"Maka pimpinan DPRD wajib meminta bantuan kepada pihak Kepolisian."
"Untuk memanggil yang bersangkutan agar menghadiri rapat di DPRD, dan kita sudah putusan seperti itu, "jelasnya.
Dijelaskan, ada anggota DPRD yang membuat pernyataan memboikot kantor dan sebagainya.
Kata dia, itu hanya pernyataan pribadi bukan atas nama lembaga.
"Itu mungkin karena emosional, karena situasi terbawa rapat pada saat itu,"
"Yang pasti secara profesional DPRD akan melaksanakan tahapan ketentuan sebagaimana diatur dalam tatib DPRD, "jelasnya.
Terpisah, Basri Rahaguna ketika dikonfirmasi mengenai sikapnya yang akan memboikot.
Baca juga: Pelaku Penghilangan Nyawa Seorang Nenek di Morotai Dituntut 15 Tahun Penjara
Kantor BPKAD dan ruang kerja Plt Sekda Pulau Morotai, mengaku hal itu karena terbawa emosi.
"Sebetulnya kita punya keputusan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."
"Jadi tidak seperti itu. Kemarin itu saya hanya terbawa emosi, jadi bicara seperti itu, "singkatnya. (*)
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (BPS-Statistics Surakarta Municipality) • Jalan P. Lumban Tobing 6 Surakarta
57139 • Telp./Fax. (0271) 635428 • E-mail: [email protected]
